Etika dan Politik

ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN:

ARTI DAN URGENSINYA BAGI ETIKA BIROKRASI

TUGAS

Diajukan guna memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Etika Administrasi

Dosen Tamu

Prof. Dr. RD Achmad Buchari, S.IP., M.Si

 Dosen Pengampu

Dr. Selfi Budi H. S.Sos., M.Si

Oleh

Nurhayati

160910201012

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2018

Resum

Etika Politik dan Pemerintah :

Arti Dan Urgensinya Bagi Etika Birokrasi

Etika dalam politik dan pemerintahan sangatlah diperlukan,etika adalah sebuah kebiasaan yang perlu diperhatikan,penilaian moral,mengenai antara yang baik dan yang buruk serta tanggung jawab diri kita. Administrator dalam membuat keputusan cenderung pada dasar perteimbangan – pertimbangan diluar rasionalitas atau diluar perkembangan ekonomi ,tanpa melihat kondisi langsung masyarakat ,contoh pemerintah secara diam diam menaikkan harga BBM  dan gas LPG  tanpa mereka tahu kondisi ini sesuai tidak dengan masyarakat,Diskresi administrasi menjadi “ Strating poin’’ bagi masalah moral atau etika dalam dunia administrasi publik.Karena adanya kekuasaan keluasaan kewenangan atau dikresi yang diberikan oleh administrator publik. Masalah moral atau etika jauh lebih memprihatinkan dan lebih fatal akibatnya dari pada kekeliruan manusia yang dilakukan dalam administrasi (John A.Rohry).

Politik dalam kehidupan sehari- hari perbedaan pendapat,perdebatan ,persaingan,bahkan pertentangan dalam upaya mendapatkan atau mepertahankan nilai- nilai disebut konflik. Politik adalah konflik. Sebenernya politik itu bersih,cuman manusianya yang mengotori. Apa itu politik ? kategoritaslah yang membentuk politik ,siapa mendapat apa,kapan dan bagaimana caranya ( Lasswell). Jalan memerintah masyarakat dengan proses diskusi yang bebas dan tanpa kekerasan (Crick). Alokasi nilai yang otoritatif ( Eston ). Politik dalam pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui pajak,berlalu lintas,bersekolah,hingga urusan perpakiran. Kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memaksa terlihat dari adanya sangsi serta denda apabila tidak menaati. Secara personal,kita sebagai warga bisa melakukan protes apabila aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Pada saat ini pandangan politik banyak awam atau tidak tahu tentang politik, ada yang bilang politik itu kotor,penuh intrik,oportunistik,munafik,inkonsisten.

Banyak sekarang calon pemimpin yang awal berkoar semua demi rakyat,saat sudah keinginan terpenuhi semua kembali kepada modal awal, saat ini legislatif,eksekutif,yudikatif korupsi dimana mana,tanpa mereka mempunyai rasa malu,etika yang dimilik sebagia jiawa pemimpin sudah hilang. Reformasi birokrasi dipersulit di Indonesia,padahal pemerintah sebagai pelayan publik perlu mengayomi masyarakat dan memeberikan kepuasan bagi kesejahteraan rakyatnya, jabatan yang tinggi disalahgunakan oleh pemerintah. Legitimasi, Kewenangandan Kekuasaan penyebabnya,sumber legitimasi / wewenang / kekuasaan berubah, perpecahan ditubuh pemegang legitimiasi,tidak mampu memenuhi janji , perubahan penilaian ( masyarakat ) tentang sumber legitimasi / wewenang.

3 Prinsip dasar sistem politik yang demokratis :

·         Tegaknya etika dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik,ekonomi dan sosial dalam horizon bernegara dan berbangsa .

·         Tegaknya prnsip konstitusionalisme secara tegas melalaui pelaksanaan dan keputusan terhadap supremasi hukum dalam masyarkat.

·         Diberlakukan dan diberlaksanakan mekanisme akuntabilitas publik,yakni mekanisme yang memosisikan semua pemegang jabatan publik sebagai pemegang jabatan publik sebagai pemegang amanat dari warga masyarakat sehingga dapat dimintai pertanggung jawabn.

Konsep Utama :

Selain itu dapat juga ditambahkan pengertian Politik dengan konsep utama sebagai berikut:

·         Kepemimpinan (leadership), seperti Arnold Bergstraesser,

·         Hirarki, seperti G. Burdeau,

·         Ketertiban (order), seperti O. Suhr,

·         Perdamaian (peace), seperti D. Sternberger,

·         Kebebasan (freedom), seperti Franz L. Neumann

·         Demokrasi, seperti J. Kammler,

·         Konflik, seperti G. Lehmbruch

·         Perjuangan Klas, seperti kaum Marxis

 >> PENYEBAB DI INDONESIA

faktor politik

kesenjangan akuntabilitas, transparansi, institusi demokrasi dan pers yang bebas

faktor ekonomi

intervensi pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian

faktor budaya Jawa

memiliki akar pada tradisi budaya masa lalu Indonesia, khususnya budaya yang berlaku di Jawa. Sejumlah praktek KKN mengakar pada kebiasaan Jawa kuno sehingga untuk kemudian dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar. Kebiasan-kebiasan ini meliputi kebiasaan dalam memberikan hadiah kepada penguasa; loyalitas kepada keluarga yang lebih kuat dibandingkan kepada negara; serta konsep kekuasaan Jawa yang hirarkhis, tetap dan patrimoni

Pelanggaran etika administrasi publik disebut juga maladministrasi. Mal-administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi (Widodo, 2001: 259).

Etika jika digabungkan dengan politik menimbulkan beberapa masalah.

·         Tindakan politik/pemerintahan harus didasarkan pada hukum formal. Sementara etika tidak ada sanksi hukum formalnya.

·         Kekuasaan harus bersifat demokratis, di mana keputusan didasarkan pada suara terbanyak dengan tidak mengabaikan suara minoritas. Namun, birokrasi tidak bisa berjalan jika tanpa kerahasiaan padahal politik mensyaratkan adanya keterbukaan.

·         Dari sisi moral, politik berlaku umum sehingga norma-normanya berada di atas norma lokal. Padahal kenyataannya, politik bekerja atas dasar norma-norma lokal.

·         Pada tataran filosofis, konseptual, dan praktis, politik harus senantiasa disandingkan dengan etika mengingat kekuasaan sebagai obyek politik cenderung bersifat memusat bahkan mengarah pada perilaku korup.

·         Apabila tidak dikontrol oleh etika, maka pihak yang berkuasa dapat dengan seenaknya mempermainkan dan memanipulasi rakyat. Padahal, rakyat adalah pemegang kedaulatan.

Sebagai suatu organisasi modern, partai-partai politik dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara modern pula.

·         Etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial

·         Etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi

·         Etika pertanggungjawaban secara publik yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama.

·         Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tapi juga bisa menjadi basis bagi pelembagaan demokrasi pada tingkat nasional

BUDAYA MALU

·         Malu Datang Terlambat

·         Malu Pulang Lebih Awal

·         Malu Tidak melaksanakan Tugas

·         Malu Tidak Disiplin

·         Malu Bicara Kasar Dan Tidak Sopan

·         Malu Untuk Tidak Jujur (Berbohong)

·         Malu Tidak Berpakaian Sopan dan Rapi

·         Malu Tidak Memberikan Manfaat Bagi Negara dan Masyarakat

·         Malu  Untuk Melakukan Korupsi

·         Malu  Tidak Masuk Kantor

>> ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjungjung tinggi hak asasi manusia dan kesimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa

Mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara

Mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, sikap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

Kehidupan berkualitas

Kehidupan berkualitas berarti semua aspek kehidupan bermutu, unggul, dan terkemuka. Mutu dan terjamin kualitas pendidikan, ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, kesehatan, keberagamaan, sosial budaya, politik dan wawasan nusantara. Hidup dan sistem kehidupan yang “langgeng” dan berkualitas dapat dinikmati oleh semua lapisan warga negara Indonesia.

REKOMENDASI

Perbaikan rekrutmen internal partai politik menuju partai modern yang ditopang oleh kader yang lebih paham politik, secara konseptual maupun praktis

Menetapkan suatu aturan main yang disepakati bersama (konsensus) dan diterapkan secara konsisten sebagai batasan dalam relasi internal maupun eksternal partai politik

Upaya peningkatan kualitas etika dan moralitas partai-partai perlu diimbangi dengan mendorong kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam segenap proses politik